Kursi Panas DPD RI

Roman Diary -- Beberapa hari ini kembali kita dipertontonkan perseteruan elite politik di senayan. Kali ini menggema melalui Dewan Pimpinan Daerah.

Bagian dari drama yang terjadi di Ruang Paripurna DPD pun sempat "menyuguhkan" tontonan kericuhan.
Bukan urusan kerja mengurusi aspirasi rakyat, tetapi urusan kursi pimpinan.

Dikutip dari situs resminya, Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD-RI dibagi menjadi fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan pada bidang-bidang terkait sebagaimana berikut ini.

1. Fungsi Legislasi

Tugas dan wewenang:

Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR
Ikut membahas RUU
Bidang Terkait: Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2. Fungsi Pertimbangan

Memberikan pertimbangan kepada DPR

3. Fungsi Pengawasan

Tugas dan wewenang:

Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK
Bidang Terkait : Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah; Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); Pajak, pendidikan, dan agama.

Akhir dari drama itu, terpilih tiga pimpinan baru DPD pada Selasa (4/4/2017) dini hari. Oesman Sapta Odang terpilih sebagai Ketua DPD, dengan dua wakilnya, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. Dan yang pasti, akan ada perdebatan yang tidak sebentar terkait kursi panas DPD RI.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyesalkan sikap para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tiba-tiba ribut mengenai kursi pimpinan.

Padahal, selama ini kinerja nyata DPD tidak pernah terdengar hasilnya. Dengan kerja seperti ini, Lucius menganggap wajar jika sempat muncul wacana untuk membubarkan DPD.